Mengapa Tersangka Menghilang KPK dan Kapan SP3 Terbit?

Fenomena tersangka yang mendadak menghilang KPK demi menghindari jeratan hukum bukanlah hal baru dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Kasus melarikan diri atau hilangnya tersangka sering kali memicu perdebatan publik, terutama ketika proses hukum tersebut berujung pada penghentian penyidikan atau penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Sebagai lembaga yang dibentuk melalui UU No. 30 Tahun 2002 untuk memperkuat penegakan hukum bersama kejaksaan dan kepolisian [1], Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menghadapi tantangan besar dalam melacak keberadaan para buron sekaligus menjaga kredibilitas instansinya.

---

Jejak Buron yang Menghilang KPK: Dari RHP hingga Surya Darmadi

Kasus tersangka yang melarikan diri dan masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) selalu menjadi perhatian nasional. Salah satu contoh yang menonjol adalah mantan Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak (RHP). Sejak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap proyek infrastruktur, RHP sempat menghilang dan resmi berstatus DPO sejak 15 Juli 2022 setelah melarikan diri ke Papua Nugini [4]. Kasus ini mencatatkan sejarah penjemputan paksa yang gagal karena ia menghilang tepat saat KPK bersama Polda Papua hendak mengamankannya [7].

Selain RHP, nama pengusaha Surya Darmadi juga sempat menambah daftar panjang buronan yang tidak diketahui keberadaannya [5]. Janji manis lembaga antirasuah untuk segera meringkus para buron sering kali berbenturan dengan realitas di lapangan [5].

Mengejar buronan yang licin di luar negeri sering kali terasa penuh ketidakpastian, mirip dengan dinamika menebak angka keberuntungan saat memantau LIVE DRAW HK, di mana publik hanya bisa menunggu hasil akhir dari proses yang sedang berjalan. Pada akhirnya, ketidakpastian ini memicu keraguan publik terhadap efektivitas penegakan hukum.

---

Kewenangan SP3 oleh KPK: Solusi atau Pelemahan?

Sejak revisi UU KPK pada tahun 2019, lembaga ini memiliki kewenangan baru untuk menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) [1]. Sebelum revisi tersebut, KPK tidak memiliki wewenang untuk menghentikan penyidikan, sebuah aturan yang awalnya didesain agar KPK sangat berhati-hati dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Pemberian wewenang SP3 ini memicu pro dan kontra yang tajam:

• Perspektif Hukum: SP3 dinilai sebagai bentuk kepastian hukum dan manifestasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) [1]. Jika sebuah kasus tidak memiliki bukti yang cukup setelah jangka waktu tertentu, perkara tersebut harus dihentikan demi hak asasi manusia.
• Kritik Publik: Sebagian pihak menilai bahwa SP3 justru memperlemah taji KPK. Kritik ini semakin menguat ketika KPK mengeluarkan SP3 perdana dalam kasus dugaan korupsi dana talangan BLBI yang menjerat Syamsul Nursalim [8].

---

Mengapa Penyidikan Kasus Bisa Dihentikan?

Ada beberapa alasan yuridis mengapa KPK akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan SP3 terhadap seorang tersangka, bahkan jika tersangka tersebut sempat menghilang atau menjadi buron.

Salah satu alasan utamanya adalah tidak terpenuhinya syarat kecukupan alat bukti. Sebagai contoh, dalam perkembangan kasus Surya Darmadi, KPK akhirnya menghentikan penyidikan karena alasan tidak cukup bukti [5]. Berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, sebuah kasus tidak dapat dipaksakan naik ke persidangan jika alat bukti yang sah tidak mampu meyakinkan majelis hakim mengenai unsur pidana yang disangkakan.

---

Dampak Pelemahan Kewenangan Penyelidikan dan Penyadapan

Selain isu SP3 dan buronan yang melarikan diri, tantangan KPK juga diperberat oleh regulasi terkait tindakan preventif dan represif. Salah satu poin krusial adalah wewenang penyadapan. Mantan penasihat KPK, Indriyanto Seno Adji, pernah mengingatkan bahwa jika kewenangan penyadapan pada tahap penyelidikan dipangkas, maka operasi tangkap tangan (OTT) yang menjadi senjata andalan KPK bisa terancam hilang [2].

Kelemahan dalam penegakan hukum ini berdampak langsung pada minimnya pengembalian kerugian negara. Saat ini, pemulihan aset (asset recovery) oleh KPK dinilai masih sangat kecil, yakni hanya berkisar di angka Rp1,5 triliun [6]. Angka ini diibaratkan seperti menimba air dari kapal yang bocor, di mana lubang kebocoran anggaran negara jauh lebih besar daripada air yang berhasil diselamatkan [6].

Dampak dari kebocoran anggaran akibat korupsi ini sangat masif, terutama dalam pendanaan program-program nasional yang menyasar kesejahteraan masyarakat luas. Penghematan anggaran negara dari sektor korupsi sebenarnya dapat dialokasikan untuk program pemenuhan gizi anak sekolah. Hal ini penting mengingat hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa Gen Z Puas dengan MBG: Mengapa Generasi Muda Paling Mendukung Program Makan Bergizi Gratis? karena program tersebut berdampak langsung pada produktivitas dan masa depan generasi muda.

---

Masa Depan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Apakah korupsi bisa benar-benar hilang dari Indonesia? Mantan Ketua KPK dalam berbagai diskusi menyatakan bahwa peluang untuk mengikis habis korupsi selalu ada, namun memerlukan komitmen politik yang luar biasa kuat dari seluruh elemen negara [3].

Upaya memburu tersangka yang menghilang KPK serta transparansi dalam penerbitan SP3 harus terus dipantau secara ketat oleh masyarakat sipil. Tanpa adanya pengawasan publik yang konsisten dan independensi lembaga peradilan, agenda pemberantasan korupsi akan terus menghadapi jalan terjal.

Jika Anda ingin mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, mulailah dengan meningkatkan literasi hukum dan ikut serta mengawasi jalannya kebijakan publik di lingkungan Anda. Mari bersama-sama kawal penegakan hukum di Indonesia demi masa depan generasi yang lebih baik!

---

Sources

[1] Wewenang Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) ... (23 Sept 2024) — https://unair.ac.id/wewenang-surat-perintah-penghentian-penyidikan-sp3-kpk-upaya-pencegahan-penyalahgunaan-kekuasaan/ [2] OTT KPK "Hilang" Jika Kewenangan Penyadapan Saat ... (17 Jun 2015) — https://www.hukumonline.com/berita/a/ott-kpk-hilang-jika-kewenangan-penyadapan-saat-penyelidikan-dipangkas-lt5581388917920/ [3] Eks Ketua KPK Bicara Peluang Korupsi Hilang Dari Indonesia ... (2 years ago) — https://www.youtube.com/watch?v=JyPxc853ymU [4] Kasus korupsi terkait Proyek Pembangunan Infrastruktur Di ... — https://kpk.go.id/publikasi-data/penanganan-perkara/tpk-terkait-penerimaan-hadiah-atau-janji-oleh-penyelenggara-negara-atau-yang-mewakilinya-dari-pelaksanaan-berbagai-proyek-pembangunan-infrastruktur-di-kabupaten-mamberamo-tengah-provinsi-papua-1 [5] Penyidikan Kasus Surya Darmadi Dihentikan KPK karena Tak ... (12 Aug 2024) — https://news.detik.com/berita/d-7486641/penyidikan-kasus-surya-darmadi-dihentikan-kpk-karena-tak-cukup-bukti [6] Korupsi sering kali hanya diidentikkan dengan koper berisi ... (1 month ago) — https://www.instagram.com/reel/DZTdSdQSTZz/ [7] Tiga tersangka KPK kabur di era Firli, 'Evaluasi besar- ... (29 Jul 2022) — https://www.bbc.com/indonesia/articles/c72wjw5j53po [8] Keluarkan SP3, KPK Banjir Kritikan, Ini kata Ahli Hukum (5 years ago) — https://www.youtube.com/watch?v=_fVTU0b8SQI