Pelaku Penembakan Bondi Punya Izin Resmi 6 Senjata Api, PM Australia Mau Pertetat Aturan

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengusulkan pengetatan undang-undang kepemilikan senjata api menyusul penembakan massal di Bondi Beach, Sydney, Minggu (14/12/2025). Insiden berdarah tersebut menewaskan sedikitnya 15 orang dalam acara perayaan Yahudi Hanukkah pada Minggu. Penembakan tersebut menargetkan perayaan yang dihadiri ribuan orang, sebagaimana dilansir AFP.

Senjata-senjata tersebut diyakini digunakan dalam aksi penembakan tersebut. Albanese menilai, tragedi itu menunjukkan perlunya pengetatan aturan senjata api, termasuk pembatasan jumlah senjata yang boleh dimiliki oleh satu orang.

Pemerintah siap mengambil tindakan apa pun yang diperlukan, dan termasuk di dalamnya adalah kebutuhan akan undang-undang senjata api yang lebih ketat," ujar Albanese kepada wartawan. Dia mengatakan, rencana pengetatan aturan tersebut akan dibahas dalam pertemuan Kabinet Nasional bersama para menteri utama di negara-negara bagian Australia.

Menurut Albanese, proses radikalisasi dapat terjadi dalam jangka waktu tertentu sehingga izin kepemilikan senjata tidak seharusnya berlaku seumur hidup tanpa evaluasi berkala. "Orang bisa mengalami radikalisasi dalam periode waktu tertentu, dan izin tidak seharusnya berlaku tanpa batas," kata Albanese.

Kasus penembakan massal tergolong jarang terjadi di Australia sejak insiden Port Arthur pada 1996, ketika seorang pria bersenjata tunggal menewaskan 35 orang di kota wisata tersebut. Tragedi yang dikenal sebagai Pembantaian Port Arthur itu mendorong reformasi besar-besaran kebijakan senjata api di Australia yang selama bertahun-tahun dipandang sebagai standar emas di tingkat global. Reformasi tersebut mencakup program pembelian kembali senjata, pembentukan daftar nasional senjata api, serta pembatasan ketat terhadap kepemilikan senjata semi-otomatis.
Albanese menyatakan, tragedi penembakan di Bondi menjadi momentum penting untuk kembali mengevaluasi apakah regulasi senjata api Australia perlu diperketat lebih lanjut. "Saya secara pribadi siap membahas dan mendorong langkah tersebut," ujarnya.