Pigai Bantah Label Intoleran untuk Depok, Sebut Tidak Sesuai Fakta Lapangan
Menteri HAM Natalius Pigai menanggapi isu yang menyebut Kota Depok sebagai wilayah intoleran. Ia menegaskan bahwa penilaian tersebut tidak tepat dan tidak mencerminkan kondisi sosial masyarakat secara keseluruhan.
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menolak anggapan yang menyebut Kota Depok sebagai kota intoleran. Ia menilai label tersebut tidak bisa dilekatkan hanya berdasarkan beberapa kasus atau persepsi yang beredar di publik.
Baca Juga: Taeyang BIGBANG Dominasi Chart Global Lewat Album “QUINTESSENCE”
Menurut Pigai, suatu daerah tidak bisa langsung diberi stigma negatif tanpa melihat kondisi sosial yang lebih luas dan berimbang. LOGIN OASIS Ia menekankan bahwa penilaian seperti itu berisiko menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan citra daerah tersebut.
Baca Juga: BPJPH Percepat Sertifikasi Halal SPPG, Kapasitas LPH Diperkuat
Pigai juga mengingatkan bahwa isu intoleransi merupakan persoalan sensitif yang harus ditangani dengan hati-hati. SLOT TERPERCAYA Ia meminta agar masyarakat tidak mudah menarik kesimpulan yang dapat memperkeruh suasana antarwarga.
Ia menambahkan, pemerintah terus mendorong penguatan nilai toleransi di berbagai daerah, termasuk di perkotaan seperti Depok, agar kehidupan sosial tetap harmonis.
source: Natalius Pigai: Saya Menolak Depok Dituduh Kota Intoleran
Tim Redaksi SATU BERITA
Kami berkomitmen menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan mencerdaskan pembaca SATU BERITA.
Rekomendasi
Baca Juga
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman memberikan apresiasi terhadap inovasi menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang. Salah satu menu yang menarik perhatian adalah burger berbahan dasar singkong dan mikroprotein jamur yang dinilai memiliki cita rasa dan kandungan gizi yang baik.
Gelombang aksi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah menjadi sorotan publik. Di tengah berbagai persoalan ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan, mahasiswa kembali mengambil peran sebagai kelompok yang menyuarakan kritik serta tuntutan perubahan melalui demonstrasi dan gerakan advokasi.
