Yusril Jamin RI Netral dan Objektif Saat Pimpin Dewan HAM PBB

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memastikan Indonesia akan menjalankan peran sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB tahun 2026 secara netral dan objektif.

Indonesia resmi ditetapkan memimpin lembaga bergengsi tersebut untuk pertama kalinya sejak Dewan HAM PBB dibentuk. Terpilihnya Indonesia dilakukan secara aklamasi berdasarkan kesepakatan kelompok Asia Pasifik (APG).

"Pemerintah RI bersyukur atas terpilihnya Indonesia menjadi Ketua Dewan HAM PBB untuk pertama kalinya pada tahun 2026 ini," ujar Yusril kepada wartawan, Sabtu (10/1)

Yusril menekankan bahwa di bawah kepemimpinan Indonesia, dunia internasional dapat mengharapkan pendekatan yang tidak memihak dalam menangani berbagai isu krusial.

"Di bawah kepemimpinan RI, kita berharap RI akan sukses memimpin dewan ini secara netral dan objektif dalam menanggapi dan menangani persoalan-persoalan HAM di dunia," sambungnya.

Menurut Yusril, kepercayaan dunia internasional ini tidak datang tiba-tiba. Ia menyebut hal tersebut merupakan buah dari rekam jejak panjang dan konsistensi Indonesia dalam isu HAM, baik di level nasional maupun global, sejak awal era reformasi.

Yusril mengenang masa saat dirinya menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM di awal tahun 2000-an. Saat itu, Indonesia aktif berpartisipasi dalam Komisi HAM PBB di Jenewa untuk memberikan klarifikasi atas berbagai tekanan internasional terkait isu pelanggaran HAM berat masa lalu.

terhadap pembangunan di bidang HAM dan kontribusi kita dalam menangani isu-isu HAM di dunia internasional, maka wajar jika RI disepakati menjadi Ketua Dewan HAM PBB," tutur Yusril.

Penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 dilakukan secara resmi pada pertemuan di Jenewa, 8 Januari 2026. Momen ini menjadi spesial karena bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB.

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, keberhasilan ini merupakan hasil diplomasi panjang yang dikoordinasikan oleh Kemlu RI, baik melalui perwakilan di luar negeri maupun pendekatan diplomatik dengan negara sahabat di Jakarta.

Jabatan Presiden Dewan HAM PBB ini nantinya akan diemban oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Sidharto merupakan diplomat senior yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN serta Duta Besar RI untuk India dan Bhutan.