Wah, ada yang menarik nih! Retreat kepala daerah yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Akademi Militer (Akmil), Kota Magelang pada 21-28 Februari 2025, tiba-tiba saja meluncur ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rupanya, ada pihak-pihak yang merasa perlu "menghadirkan" KPK dalam acara yang seharusnya penuh nuansa kebersamaan dan relaksasi tersebut.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, dengan penuh keyakinan mengungkapkan bahwa semua yang terjadi di retreat itu sudah “sesuai aturan”. Dengan senyum khas, Hasan menambahkan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) punya mekanisme yang sudah pasti bisa dipertanggungjawabkan—karena tentu saja, aturan selalu diperhatikan dengan sangat seksama.
Tentu saja, kita semua percaya bahwa Kemendagri, yang selalu dijaga ketat dalam hal prosedur dan transparansi, tidak akan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Kalau ada yang meragukan, mungkin hanya orang-orang yang tidak paham bagaimana cara kerja "mekanisme" dalam pemerintahan, kan?
Namun, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi tidak bisa diam saja. Mereka dengan semangat melaporkan acara ini ke KPK pada 28 Februari 2025, dan tidak tanggung-tanggung, mereka menuding pelaksanaan retreat ini bertentangan dengan regulasi. Bahkan, ada yang bilang bahwa penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia (LTI) sebagai penyelenggara acara ini penuh dengan kejanggalan. Tahu kenapa? Ternyata PT LTI ini dimiliki oleh kader Partai Gerindra! Wah, kebetulan sekali ya, semua selalu begitu mulus dan transparan, sampai-sampai tak ada yang mencurigakan.
Tak kalah seru, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) juga tidak mau ketinggalan. Annisa Azahra dari PBHI dengan serius mempertanyakan keterlibatan PT Lembah Tidar, terutama karena pengurusnya adalah kader aktif Partai Gerindra. Tentu saja, ini semua soal keterlibatan politik yang sangat wajar, bukan? Siapa bilang perusahaan swasta yang dekat dengan partai politik tidak bisa menyelenggarakan acara untuk para kepala daerah?
Oh, dan tentu saja, PBHI juga menyoroti soal anggaran yang digunakan, yang mencapai angka Rp11 miliar. Angka yang fantastis untuk acara yang katanya ingin membangun semangat kebersamaan ini. Apalagi, Presiden Prabowo Subianto sendiri sempat menekankan pentingnya efisiensi anggaran. Namun, tidak ada yang perlu khawatir. Kan sudah dijamin, acara ini pasti dijalankan dengan penuh kehati-hatian dan tentu saja dengan penuh efisiensi yang luar biasa, kan?
Jadi, meskipun ada laporan ke KPK dan sedikit keraguan di sana-sini, kita yakin semuanya akan jelas pada akhirnya. Setiap mekanisme yang ada pasti sudah sesuai dengan aturan—begitu kata Kemendagri. Jadi, tidak ada yang perlu dipertanyakan lagi, bukan?
