Kelelahan, 5 Petugas TPS Meninggal Saat Bertugas di Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Indramayu
5 orang petugas tempat pemungutan suara (TPS) dilaporkan meninggal dunia di Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
Salah satunya meninggal dunia usai menjalani tugas pemungutan suara.
Komisioner KPU Indramayu, Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM, Munawaroh mengatakan, petugas tersebut bernama Rokman yang bertugas sebagai petugas ketertiban atau Pam TPS di Desa Tanjungsari, Kecamatan Karangampel, Indramayu.
Meninggal dunia tadi malam Rabu 27 November 2024 sekitar pukul 19.20 WIB,” ujar dia, Kamis (28/11/2024).
Munawaroh menyampaikan, almarhum diketahui meninggal dunia karena kelelahan setelah melaksanakan tugas dari TPS.
Petugas lainnya yang juga meninggal dunia adalah Anton Sugiarto seorang Sekretaris PPS di Desa Pamayahan, Kecamatan Lohbener.
Almarhum meninggal dunia karena sakit sesak napas pada 17 Nobember 2024.
Anggota yang bersangkutan lanjut Munawaroh, meninggal dunia setelah sempat menjalani tugas untuk Pilkada Serentak 2024.
Sedangkan tiga petugas lainnya, lanjut Munawaroh belum melaksanakan tugas untuk Pilkada Serentak 2024.
Mereka adalah Tarpan anggota KPPS Desa Sukadana, Kecamatan Tukdana meninggal dunia karena sakit sesak napas dan diare pada 8 November 2024.
Kemudian Suparih anggota KPPS Desa Juntikedokan, Kecamatan Juntinyuat meninggal dunia karena sakit pada 11 November 2024.
Selanjutnya, Nuripan anggota KPPS Desa Sukaslamet, Kecamatan Kroya meninggal dunia karena tersambar petir di sawah pada 24 November 2024.
“Kejadiannya itu sempat viral yang dua petani tersambar petir, itu salah satunya anggota KPPS,” ujar dia.
Penulis: Handhika Rahman
Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul 5 Petugas TPS Meninggal Dunia di Pilkada Indramayu 2024, Salah Satunya Tadi Malam usai Tugas di TPS
Tim Redaksi SATU BERITA
Kami berkomitmen menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan mencerdaskan pembaca SATU BERITA.
Rekomendasi
Baca Juga
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pekanbaru. Kebijakan ini disebut sebagai langkah tegas sekaligus evaluasi agar seluruh SPPG lain lebih disiplin dalam menjalankan standar operasional.
Menteri HAM Natalius Pigai menanggapi isu yang menyebut Kota Depok sebagai wilayah intoleran. Ia menegaskan bahwa penilaian tersebut tidak tepat dan tidak mencerminkan kondisi sosial masyarakat secara keseluruhan.
