Jadwal Commuter Line Rute Rangkasbitung-Merak
Kereta khusus petani dan pedagang mulai beroperasi sejak tanggal 1 Desember 2025. Kereta ini beroperasi di lintas Commuter Line Merak-Rangkasbitung (pp), dengan tarif Rp 3.000/perjalanan.
Aturan barang bawaan:
Maksimal 2 koli/tentengan
Ukuran maksimal 100 cm x 40 cm x 30 cm per koli
* Barang yang tidak boleh dibawa:
Barang berbau menyengat
Hewan ternak
Barang mudah terbakar
Senjata tajam atau senjata api
Bisa beli tiket kereta khusus petani dan pedagang mulai h-7 sebelum berangkat
Bisa boarding lebih awal, sampai dua jam sebelum jadwal kereta jalan.
*Bagi yang belum melakukan registrasi, bisa melakukan pemesanan tiket di hari keberangkatan, selama ketersediaan kursi masih tersedia (diutamakan bagi pelanggan prioritas).
Cara naik Kereta Petani–Pedagang rute Stasiun Rangkasbitung–Merak dengan jadwal operasional sama seperti CL Merak adalah, calon penumpang membeli tiket yang sementara hanya dijual secara offline di semua loket stasiun yang melayani CL Merak. Calon penumpang diimbau untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk mendapatkan Kartu Petani dan Pedagang. “Dapatkan Kartu Petani dan Pedagang untuk memperoleh kemudahan dan manfaat lainnya dalam menggunakan layanannya. Segera registrasi hari ini di loket-loket Stasiun Commuter Line Merak,” lanjut keterangan unggahan. Berikut adalah panduan registrasi untuk memperoleh Kartu Petani dan Pedagang: - Siapkan kartu identitas - Datang ke loket stasiun yang melayani CL Merak - Ajukan pembuatan Kartu Petani dan Pedagang kepada petugas loket - Mengisi formulir registrasi - Tunggu proses verifikasi data oleh petugas - Setelah lolos verifikasi, petugas akan memberikan Kartu Petani dan Pedagang kepada pengguna.
Sumber Artikel berjudul " Cara Naik Kereta Petani–Pedagang, Ini Jadwal dan Stasiun Pemberhentian di Rute Perdana Mulai 1 Desember "
Tim Redaksi SATU BERITA
Kami berkomitmen menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan mencerdaskan pembaca SATU BERITA.
Rekomendasi
Baca Juga
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pekanbaru. Kebijakan ini disebut sebagai langkah tegas sekaligus evaluasi agar seluruh SPPG lain lebih disiplin dalam menjalankan standar operasional.
Menteri HAM Natalius Pigai menanggapi isu yang menyebut Kota Depok sebagai wilayah intoleran. Ia menegaskan bahwa penilaian tersebut tidak tepat dan tidak mencerminkan kondisi sosial masyarakat secara keseluruhan.
