Kalau biasanya kita dengar "satu suara untuk rakyat", yang ini agak beda: 85 pegawai Kementerian Ketenagakerjaan diduga satu suara untuk menikmati uang haram hasil pemerasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA). Kompak? Jelas. Tapi bukan untuk melayani publik, melainkan untuk merayakan pesta rupiah yang tak seharusnya mereka genggam.
KPK mengungkap bahwa praktik ini bukan sekadar ulah satu-dua oknum. Ini sudah seperti gotong royong korupsi. Dari pejabat tinggi hingga staf biasa, semua diduga kebagian "jatah". Rasanya seperti nonton sinetron kolosal: banyak pemain, banyak adegan tipu-tipu, dan semua berebut peran dalam satu drama besar—drama peras memeras di balik meja negara.
Bayangkan, kementerian yang tugasnya mengatur tenaga kerja justru menjadikan tenaga kerja asing sebagai celengan berjalan. Bukannya melindungi, mereka malah menggencet. Bukannya melayani, mereka justru menguras. Sungguh dedikasi luar biasa—untuk kepentingan pribadi.
Mungkin kita salah mengartikan slogan kerja pemerintah. Bukan "kerja untuk rakyat", tapi "kerja bareng-bareng buat kaya sendiri".
Tentu saja, semua ini masih dalam proses hukum. Tapi aroma amisnya sudah tercium sampai ke gang-gang kecil. Rakyat cuma bisa geleng-geleng, sambil bertanya: Kalau yang kerja di kementerian saja tega memeras, kita ini sebenarnya digaji untuk dilayani atau dikerjai?
Selamat datang di Indonesia, tempat solidaritas ASN ternyata bisa sangat kuat—asal ada amplop di tengahnya.
