Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi belanja dalam APBN dan APBD 2025. Efisiensi anggaran yang diterapkan ternyata turut memengaruhi anggaran BGN, meskipun hanya sebesar Rp200 juta atau 0,2845% dari total anggaran yang mencapai Rp7,1 triliun. Potongan ini datang sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengefisiensikan pengeluaran negara, dan meskipun terlihat kecil, hal ini tetap memengaruhi beberapa program yang tengah dijalankan oleh BGN.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI pada Rabu (12/2), menjelaskan bahwa pengurangan anggaran tersebut terjadi terutama pada pengadaan lahan untuk pembangunan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Namun, untuk mengatasi hal tersebut, BGN akan menggunakan skema pinjam pakai lahan dari berbagai instansi seperti pemda, kementerian lain, dan BUMN, sehingga tidak perlu mengeluarkan anggaran tambahan untuk pengadaan lahan.
“Ketika kunjungan Pak Presiden ke kantor BGN, beliau menyarankan untuk menggunakan pinjam pakai lahan jika memungkinkan. Ini akan menghemat anggaran, dan kami bisa tetap melanjutkan pembangunan SPPG tanpa mengurangi kualitas pelayanan,” jelas Dadan.
Namun, meskipun ada pemangkasan anggaran, Dadan memastikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini sangat dinantikan masyarakat tetap tidak akan terpengaruh oleh efisiensi anggaran ini. Dana untuk program ini tetap utuh, dan akan terus berjalan sesuai dengan tujuan awal untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Program MBG tidak terkena efisiensi. Ini adalah prioritas kami, dan kami pastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap optimal," tambah Dadan.
Dengan langkah ini, meskipun ada pengurangan anggaran, BGN tetap berkomitmen untuk menjaga kelancaran program-program penting seperti MBG dan memastikan pembangunan SPPG tetap berjalan tanpa hambatan besar. Skema pinjam pakai yang disarankan Presiden juga menjadi solusi yang efisien agar anggaran tidak terlalu terbebani, tetapi program tetap berjalan efektif.
Pemerintah melalui BGN menegaskan bahwa efisiensi anggaran tetap harus berjalan tanpa mengurangi kualitas pelayanan masyarakat, terutama dalam program-program yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat.
