Ibadah haji adalah rukun Islam kelima, sakral bagi umat. Tapi bagi sebagian pejabat, tampaknya kuota haji justru menjelma jadi ladang basah yang menggiurkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah, terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan kuota haji. Pemeriksaan ini bagian dari penyelidikan kasus yang mulai menyeret nama-nama besar dalam pengelolaan dana dan fasilitas ibadah umat.
Dalam skema yang seharusnya transparan dan penuh tanggung jawab, justru tercium aroma penyelewengan. Dana umat yang dikumpulkan dengan susah payah, ternyata bisa menguap dalam sistem birokrasi yang 'salah kelola' — atau lebih tepatnya, sengaja dikelola salah.
KPK sendiri masih mendalami sejauh mana keterlibatan Fadlul dalam aliran dana maupun pengaturan kuota. Tapi publik bertanya: berapa harga kursi haji jika harus dibayar dengan moral yang hilang?
Menariknya, ini bukan kali pertama sektor keagamaan disusupi kepentingan pribadi. Di balik istilah "pengelolaan dana haji", terselip celah yang seolah memberi izin tak tertulis untuk menukar amanah dengan keuntungan.
Jika terbukti, ini bukan sekadar pelanggaran hukum — tapi juga pengkhianatan terhadap kepercayaan jutaan umat Islam yang menanti giliran ke Tanah Suci. Sayangnya, daftar tunggu haji bisa belasan tahun, namun kesempatan menyalahgunakan wewenang hanya butuh niat dan kekuasaan.
