Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Rabu (21/1/2026) menyatakan kesediaannya bergabung dengan Dewan Perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
Ini menandai perubahan sikap signifikan setelah sebelumnya kantor Netanyahu secara terbuka mengkritik struktur dan komposisi dewan tersebut, demikian dikutip dari laman AP News, Rabu (21/1).
Dewan Perdamaian, yang diketuai langsung oleh Trump, awalnya dirancang sebagai forum terbatas para pemimpin dunia untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata di Gaza. Namun, ambisi pemerintahan Trump kemudian meluas. Undangan dikirimkan ke puluhan negara, disertai sinyal bahwa dewan ini akan memainkan peran lebih besar dalam memediasi konflik global.
Keputusan Netanyahu berbanding terbalik dengan pernyataan kantornya sebelumnya yang menolak susunan komite eksekutif Gaza dalam dewan tersebut. Saat itu, kantor Netanyahu menyebut keterlibatan Turki—yang dianggap sebagai pesaing regional utama Israel—tidak dikoordinasikan dengan pemerintah Israel dan “bertentangan dengan kebijakan Israel”, tanpa merinci keberatan lebih lanjut.
Langkah Netanyahu untuk bergabung kini berpotensi memicu gesekan di dalam koalisi pemerintahannya sendiri. Sejumlah sekutu sayap kanan, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, secara terbuka menentang dewan tersebut dan mendesak agar Israel mengambil kendali sepihak atas masa depan Gaza tanpa keterlibatan mekanisme internasional.
Sejauh ini, negara-negara yang telah menyatakan bergabung dengan Dewan Perdamaian antara lain Uni Emirat Arab, Maroko, Vietnam, Belarus, Hongaria, Kazakhstan, dan Argentina. Sementara itu, sejumlah pihak lain—termasuk Inggris, Kanada, Mesir, Rusia, Turki, serta badan eksekutif Uni Eropa—mengonfirmasi telah menerima undangan, namun belum memberikan keputusan akhir.
Pengumuman Netanyahu disampaikan bertepatan dengan perjalanan Trump ke Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, di mana Presiden AS itu diperkirakan akan memaparkan lebih rinci rencana dan peran Dewan Perdamaian tersebut. Hingga kini, masih banyak aspek yang belum jelas, termasuk jumlah akhir negara peserta dan figur-figur yang akan terlibat secara aktif.
Kontroversi juga mencuat setelah Trump ditanya apakah Dewan Perdamaian ini dimaksudkan untuk menggantikan Perserikatan Bangsa-Bangsa. “Mungkin saja,” jawab Trump, sembari menyebut PBB “belum banyak membantu” dan “belum pernah memenuhi potensinya”, meskipun ia menambahkan bahwa PBB seharusnya tetap ada karena memiliki potensi besar.
Pernyataan itu menuai reaksi dari sejumlah negara. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menegaskan dukungan terhadap rencana perdamaian AS, namun menolak pembentukan organisasi baru yang menggantikan PBB. “Kami mendukung rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat, tetapi tidak penciptaan organisasi yang akan menggantikan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujarnya.
Trump juga melontarkan komentar pedas setelah mendengar bahwa Presiden Prancis Emmanuel Macron kemungkinan tidak akan bergabung dengan dewan tersebut. “Tidak ada yang menginginkannya karena dia akan segera meninggalkan jabatannya,” kata Trump.
Berdasarkan kerangka gencatan senjata, komite eksekutif Gaza dalam Dewan Perdamaian akan bertugas menjalankan fase kedua yang krusial, termasuk pengerahan pasukan keamanan internasional, pelucutan senjata kelompok militan Hamas, serta rekonstruksi wilayah Gaza yang hancur akibat perang. Dewan ini juga akan mengawasi komite teknokrat Palestina yang akan menangani administrasi sehari-hari Gaza.
Gedung Putih menyebut sejumlah tokoh internasional akan terlibat, antara lain utusan khusus Trump Steve Witkoff, menantu Trump Jared Kushner, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, CEO Apollo Global Management Marc Rowan, Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, diplomat Qatar Ali Al-Thawadi, kepala intelijen Mesir Hassan Rashad, Menteri Uni Emirat Arab Reem Al-Hashimy, pengusaha Israel Yakir Gabay, serta Sigrid Kaag, mantan wakil perdana menteri Belanda dan pakar Timur Tengah.
Nickolay Mladenov, mantan utusan PBB untuk Timur Tengah, akan bertindak sebagai perwakilan eksekutif yang mengawasi operasional harian Gaza. Sementara itu, komite eksekutif pendiri dewan mencakup Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Witkoff, Kushner, Blair, Rowan, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan Wakil Penasihat Keamanan Nasional AS Robert Gabriel.
