PDI Perjuangan menegaskan tetap mendukung sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung oleh rakyat. Sikap ini merupakan hasil dari Rakernas (Rapat Kerja Nasional) I partai tersebut.
"Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpinnya melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun," kata Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh, Jamaluddin Idham saat membacakan hasil rakernas I di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta, Senin (12/1/2026).
Jamaluddin menegaskan, bahwa hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan. Hal ini sebagai solusi atas tingginya biaya politik, PDI Perjuangan merekomendasikan transformasi sistem pemungutan suara dan penguatan integritas penyelenggara.
Kendati begitu, untuk menjawab tingginya biaya politik, lanjut Jamaluddin, sesuai arahan dan amanat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, sikap partai adalah mendorong penerapan teknologi untuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas demokrasi.
"Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic, serta mencegah pembiayaan rekomendasi calon atau mahar politik," lanjut Jamaluddin membacakan naskah hasil rakernas I.
Selain isu pembiayaan, Jamaluddin menambahkan, poin rekomendasi tersebut juga menekankan pentingnya pembatasan biaya kampanye serta profesionalitas penyelenggara pemilu. Menurutnya, sistem pilkada yang bersih akan melahirkan pemimpin yang benar-benar berdedikasi bagi kesejahteraan rakyat, bukan bagi penyokong modal.
"Setiap tahapan Pilkada harus memastikan kedaulatan ada di tangan Rakyat, bukan pada kekuatan kapital. Dengan penegakan hukum yang tegas terhadap politik uang, kita menjaga marwah demokrasi kita," pungkas Jamaluddin.
Sebagai informasi, dengan disampaikannya jawaban PDI Perjuangan terkait isu ini, sekaligus menjawab sikap partai yang menjadi salah satu poin krusial dalam Rekomendasi Eksternal Rakernas I PDI Perjuangan.
Diketahui, dalam wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD, mayoritas partai di parlemen mengaku setuju untuk mendukung. Mulai dari Gerindra, Golkar hingga Demokrat yang belakangan berubah sikap. Dari yang awalnya menolak, menjadi mendukung wacana tersebut.
