Pada Kamis, 20 Maret 2025, Presiden Donald Trump membuat langkah kontroversial dengan menandatangani perintah eksekutif yang bertujuan membubarkan Departemen Pendidikan AS. Langkah ini, yang diambil bersama sejumlah siswa dan pendidik, bertujuan untuk mewujudkan janji kampanyenya kepada kalangan konservatif dan memberikan lebih banyak kendali kepada negara bagian serta pemerintah lokal dalam urusan pendidikan.
Dalam pernyataannya, Trump menjelaskan bahwa langkah ini akan mengembalikan pendidikan ke tangan negara bagian, tempat seharusnya pendidikan dikelola. "Kami akan mengembalikan pendidikan, dengan sangat sederhana, kembali ke negara bagian tempat pendidikan itu seharusnya berada," ujar Trump di acara penandatanganan yang berlangsung di Ruang Timur Gedung Putih.
Namun, perintah eksekutif ini tidak langsung membubarkan departemen tersebut sepenuhnya, karena penghapusan ini memerlukan tindakan dari Kongres, yang tidak memiliki cukup dukungan suara untuk mewujudkannya saat ini. Trump juga mengungkapkan bahwa meskipun langkah pertama adalah pengurangan staf di departemen tersebut, dia berencana untuk melangkah lebih jauh dengan menutupnya sepenuhnya.
Trump mengarahkan perhatian pada kebijakan pendidikan yang lebih mengutamakan pilihan sekolah, termasuk mendukung sekolah swasta dan memberikan otonomi lebih besar kepada pemerintah negara bagian dan daerah. "Kami akan menutupnya dan menutupnya secepat mungkin," tambah Trump, menekankan bahwa keberadaan Departemen Pendidikan tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi sistem pendidikan AS saat ini.
Sebagai bagian dari rencananya, Trump ingin mempertahankan fungsi-fungsi dasar Departemen Pendidikan, seperti pengelolaan pinjaman mahasiswa, pemberian Pell Grants, dan program-program untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Namun, ia menegaskan bahwa banyak fungsi administratif lainnya yang tidak diperlukan lagi.
Meskipun langkah ini didukung oleh sebagian besar anggota Partai Republik, penghapusan Departemen Pendidikan secara total membutuhkan dukungan lebih luas di Kongres, yang tampaknya sulit dicapai tanpa persetujuan dari pihak Demokrat. Dalam kesempatan tersebut, Trump juga memuji dukungan dari beberapa gubernur Republik, seperti Greg Abbott dari Texas dan Ron DeSantis dari Florida, serta kelompok konservatif seperti Moms for Liberty.
Departemen Pendidikan AS telah ada sejak tahun 1970-an dan memiliki peran penting dalam mengawasi lebih dari 100.000 sekolah negeri dan 34.000 sekolah swasta di seluruh negeri. Selain itu, departemen ini juga bertanggung jawab atas pengelolaan dana federal untuk pendidikan, termasuk hibah untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan serta dana untuk program-program seni dan fasilitas pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus.
Langkah ini tentu saja memicu perdebatan sengit, terutama di kalangan pendukung kebijakan pendidikan liberal yang khawatir akan dampak negatifnya terhadap kualitas pendidikan nasional, terutama untuk kelompok yang lebih rentan. Namun, bagi Trump dan para pendukungnya, langkah ini adalah bagian dari upaya untuk merampingkan birokrasi dan mengembalikan lebih banyak kontrol pendidikan kepada pihak-pihak lokal yang dianggap lebih paham kebutuhan masing-masing daerah.
