Ketua DPRD Bukittinggi Belum Tanggapi Video Viral Diduga Anggota DPRD Bercarut di TikTok
Ketua DPRD Bukittinggi sementara, Syaiful Efendi, menyatakan pihaknya belum bisa memberikan tanggapan terkait video viral seorang perempuan diduga anggota dewan, yang bercarut saat siaran langsung di TikTok. Video tersebut telah menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet.
Ketua DPRD Bukittinggi sementara, Syaiful Efendi, menyatakan pihaknya belum bisa memberikan tanggapan terkait video viral seorang perempuan diduga anggota dewan, yang bercarut saat siaran langsung di TikTok. Video tersebut telah menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet.
Syaiful mengakui belum sempat melakukan konfirmasi terkait kebenaran video tersebut.
"Belum sempat konfirmasi. Kalau video itu memang ada yang nanya. Tapi seperti apa kebenarannya, kita belum tahu," ujar Syaiful kepada wartawan, Kamis (15/8/2024).
Ia juga mengungkapkan bahwa perempuan dalam video tersebut memang mirip dengan salah satu anggota DPRD Bukittinggi terpilih.
Ketua DPRD Bukittinggi sementara, Syaiful Efendi, menyatakan pihaknya belum bisa memberikan tanggapan terkait video viral seorang perempuan diduga anggota dewan, yang bercarut saat siaran langsung di TikTok. Video tersebut telah menjadi perbincangan hangat di kalangan warganet.
Syaiful mengakui belum sempat melakukan konfirmasi terkait kebenaran video tersebut.
Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun Instagram @bukittinggipressclub dan @suduikbukittinggi pada Rabu (14/8/2024), dan telah ditonton lebih dari 31 ribu kali.
Dalam video tersebut, perempuan yang diduga anggota DPRD terpilih terlihat mengucapkan kata-kata kasar, dan tertawa setelahnya.
Upaya konfirmasi kepada Z, perempuan yang diduga terlibat dalam video itu, belum membuahkan hasil. Seorang narasumber menyebutkan bahwa perempuan dalam video tersebut adalah Z, anggota DPRD terpilih.
Tim Redaksi SATU BERITA
Kami berkomitmen menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan mencerdaskan pembaca SATU BERITA.
Rekomendasi
Baca Juga
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pekanbaru. Kebijakan ini disebut sebagai langkah tegas sekaligus evaluasi agar seluruh SPPG lain lebih disiplin dalam menjalankan standar operasional.
Menteri HAM Natalius Pigai menanggapi isu yang menyebut Kota Depok sebagai wilayah intoleran. Ia menegaskan bahwa penilaian tersebut tidak tepat dan tidak mencerminkan kondisi sosial masyarakat secara keseluruhan.
