Jaksa Agung Mutasi 19 Kepala Kejaksaan Negeri, Jaksa KPK Jadi Kajari
Jaksa Agung Mutasi 19 Kepala Kejaksaan Negeri, Jaksa KPK Jadi Kajari
Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin merotasi dan memutasi posisi 19 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) di pelbagai wilayah.
Mutasi itu tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-24/C/01/2026
tertanggal 12 Januari 2026.
Surat yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Hendro Dewanto itu juga telah dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna.
Anang mengatakan salah satu Kajari yang ditunjuk oleh Jaksa Agung merupakan Lie Putra Setiawan yang sebelumnya bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berikut daftar 19 Kajari yang baru:
1. Kardono sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya
2. Beni Putra sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bontang
3. Bambang Setiawan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan
4. Slamet Jaka Mulyana sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto
5. Zam Zam Ikhwan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Gresik
6. Aditya Narwanto sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara
7. Azi Tyawhardana sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kendari
8. Budhi Purwanto sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Gunung Kidul
9. Sigit Sugiarto sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas
10. Niko sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Indramayu
11. Lasargi Marel sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Wakatobi
12. Djino Dian Talakua sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Barat
13. Lie Putra Setiawan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar
14. Yos Arnold Taragian sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Poso
15. Syamsurezky sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Takalar
16. Erik Yudistira sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Barru
17. Arya Wicaksana sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Batu
18. Mochamad Fitri Adhy sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapin
19. Muhammad Fadly Hasibuan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar
Tim Redaksi SATU BERITA
Kami berkomitmen menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan mencerdaskan pembaca SATU BERITA.
Rekomendasi
Baca Juga
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pekanbaru. Kebijakan ini disebut sebagai langkah tegas sekaligus evaluasi agar seluruh SPPG lain lebih disiplin dalam menjalankan standar operasional.
Menteri HAM Natalius Pigai menanggapi isu yang menyebut Kota Depok sebagai wilayah intoleran. Ia menegaskan bahwa penilaian tersebut tidak tepat dan tidak mencerminkan kondisi sosial masyarakat secara keseluruhan.
