Polisi Bongkar Pabrik Rumahan Senjata Api Ilegal di Cipacing Sumedang
Polisi Bongkar Pabrik Rumahan Senjata Api Ilegal di Cipacing Sumedang
Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama Polda Jawa Barat membongkar pabrik rumahan atau home industry perakitan senjata api (senpi) ilegal di Cipacing, Sumedang, Jawa Barat.
Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari serangkaian aksi kejahatan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, di mana para pelaku dalam setiap aksinya menggunakan senpi rakitan.
"Kami dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya bersama Polda Jabar, berhasil membongkar praktek home industry perakitan senjata api ilegal di wilayah Cipacing, Sumedang, Jawa Barat," kata Panit 1 Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKP Pendi Wibison kepada wartawan, Minggu (11/1).
Dalam kasus ini, polisi turut menangkap lima orang pelaku masing-masing berinisial IM, RA, RR, JS, dan SA. Kelima pelaku saat ini telah dibawa ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa secara intensif.
"Selanjutnya, peran pelaku sedang kami dalami," ucap Pendi
Dari video yang beredar, sejumlah pelaku ditangkap mulai di depan minimarket hingga di jalanan. Setelah itu, polisi pun bergegas ke sebuah rumah yang terletak di sebuah gang kecil yang menjadi tempat perakitan senpi ilegal.
Ketika berhasil masuk, polisi langsung menggeledah sejumlah tempat mulai dari membongkar lemari hingga beberapa box.
"Turut mengamankan juga barang bukti senjata api rakitan, alat pembuat senpi rakitan juga serta beberapa ratus amunisi," tutur Pendi.
Tim Redaksi SATU BERITA
Kami berkomitmen menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan mencerdaskan pembaca SATU BERITA.
Rekomendasi
Baca Juga
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pekanbaru. Kebijakan ini disebut sebagai langkah tegas sekaligus evaluasi agar seluruh SPPG lain lebih disiplin dalam menjalankan standar operasional.
Menteri HAM Natalius Pigai menanggapi isu yang menyebut Kota Depok sebagai wilayah intoleran. Ia menegaskan bahwa penilaian tersebut tidak tepat dan tidak mencerminkan kondisi sosial masyarakat secara keseluruhan.
